PT Freeport sebagai salah satu perusahaan asing terbesar di Indonesia yang beroperasi di tanah Papua, saat ini sedang menghadapi masalah kontrak dengan pemerintah Indonesia. Mereka meminta pemerintah tetap melanjutkan sistem kontrak karya dengan PT Freeport, meski pemerintah sendiri masih tetap dengan pendiriannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Masalah ini bahkan sudah sampai ke jalur hukum internasional, wajar saja lah karena freeport kan punyanya orang Amerika yang pinter masalah hukum dan punya jaringan luas di dunia internasional. Untungnya pemerintah tidak gentar dengan mereka yah.
Pada Selasa, 7 Maret 2017, sebanyak 250 karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) berangkat dari Mimika menuju ke Jakarta, tepatnya di depan kementrian ESDM. Mereka menamai diri dengan Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, meminta pemerintah mempertahankan status Kontrak Karya (KK) Freeport, dan mengizinkan ekspor konsentrat tembaga.
Dalam hal ini, ada sebuah pertanyaan yang muncul bagi beberapa pihak, pasalnya ongkos pulang pergi dari Papua ke Jakarta, setidaknya menghabiskan biaya hingga 4 jutaan, belum lagi biaya menginap dan makan di Jakarta. Siapa yang membiayai demo Freeport ini?
Bupati Mimika, Etinus Omaleng menyatakan bahwa orang-orang yang berdemo di Jakarta itu dibiayai oleh Freeport, sebelumnya mereka menemuinya dan meminta dukungan 2 pesawat namun dia tolak. Bahkan dirinya menduga bahwa pendemo adalah orang-orang bayaran dan bukan karyawan freeport.
Sementara koordinator demo, Maikel Adi mengakui bahwa dana yang mereka pakai untuk berangkat demo ke Jakarta didapat dari patungan antar sesama karyawan Freeport. Mereka mengaku tak sepeserpun meminta kepada perusahaan, untuk biaya ongkos perjalanan, makan, dan menginap, mereka bahkan mengaku mengeluarkan uang pribadinya.
Pihak Freeport sendiri juga menolak jika dikatakan membiayai para pendemo, dengan tegas mereka menyatakan bahwa tidak mengeluarkan dana untuk para pendemo itu.